Strategi KKP Genjot Produksi Tuna, Cakalang & Tongkol

Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menjelaskan perikanan tuna, cakalang serta tongkol (TCT) punyai andil yang besar dalam produksi perikanan nasional, serta jadi diva export.

Pastikan Situs Bermain Togel Berkualitas

Zaini menjelaskan catatan statistik dari 2012-2018 yang memberikan rerata produksi TCT sebesar 1,26 juta ton atau 19% dari produksi perikanan nasional serta memberi 16,01% pada produk perikanan TCT di dunia.

Menurut Zaini dengan bukti itu, telah selayaknya Indonesia memiliki kepentingan untuk jamin perikanan tuna nasional dengan pastikan praktek-praktek pengendalian pendayagunaan serta konservasi sumber daya itu telah sesuai konsep yang berlaku.

"Dengan cara regional atau tercantum pada Kode of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), FAO 1995 hingga produk tuna Indonesia mempunyai daya saing yang makin tinggi dibanding dengan produk negara pemroduksi tuna yang lain," jelas Muhammad Zaini dalam info tercatat, Kamis (1/10/2020).

Selanjutnya, waktu buka Diskusi Publik Gagasan Pengendalian Perikanan (RPP) TCT, di hari Rabu (30/9), Zaini menjelaskan pengendalian tuna harus pastikan karakter dinamika sumber daya ikan itu. Hal itu meliputi alat tangkap yang sesuai dengan dan daerah tangkapannya hingga pendayagunaan sumber daya TCT bisa dimaksimalkan.

Dia menjelaskan satu hasil analisis yang menerangkan stock tuna sekarang ini semakin banyak diamankan di daerah perairan kepulauan Indonesia. Walau sebenarnya ada banyak daerah perairan prospek di Zone Privat Indonesia s/d laut terlepas yang belum terjamah serta digunakan secara baik.

Karena itu, menurut dia memerlukan satu gagasan pengendalian perikanan yang bukan hanya sesuai aturan regional, tapi dapat dibuat dasar untuk memaksimalkan pemanfaat TCT oleh nelayan Indonesia sampai ke laut terlepas.

"RPP bukan hanya mengendalikan berkaitan dengan instrumen pengendalian yang biasa saja yang sejauh ini dilaksanakan tapi harus juga dapat dibuat untuk dokumen referensi untuk manfaatkan alokasi tuna di ZEE s/d laut terlepas itu" tutur Zaini.

KKP juga memiliki amanat untuk lakukan ulasan serta pemutakhiran pada RPP yang sesuai Ketetapan Menteri Kelautan serta Perikanan Nomor 107/Kepmen-KP/2015. Mengenai penilaian penerapan Kepmen itu sudah dilaksanakan semenjak awal tahun 2019 menyertakan semua stakeholder, hingga tersusun perancangan koreksi RPP TCT pada tanggal 30 September.

Koreksi RPP ini perlu dilaksanakan untuk sesuaikan serta memutakhirkan data posisi sumber daya ikan TCT serta intisari rumor serta persoalan perikanan dan gagasan taktiks pengendalian TCT untuk lima tahun depan.

Direktur Pengendalian Sumber Daya Ikan Trian Yunanda menjelaskan perubahan paling akhir di tahun 2020, ada satu perikanan tuna rasio kecil di Pulau Buru yang sudah mempunyai sertifikasi Eco-Label yang diedarkan oleh Marine Stewardship Council (MSC). Disamping itu, tahun ini ada 8 perusahaan pole and line Indonesia yang memperoleh merek yang serupa dari MSC.

Tentu saja pernyataan internasional itu, lanjut Trian, didapat sebab RPP sudah tersusun serta terwujud dari mulai pencatatan sampai kepatuhan penerapan ketentuan RFMO. Tetapi, masih dibutuhkan penajaman tergantung arah pengendalian yang ingin diraih, mengingat masih rendahnya export TCT di Indonesia di tahun 2019 yakni cuman seputar 15% dari keseluruhan hasil tangkapan.

"Selain itu s/d sekarang ini belumlah ada lagi armada penangkapan ikan Indonesia yang manfaatkan paket tuna di laut terlepas Pasifik. Karena itu pada Diskusi Publik ini dijaring beberapa input dari semua penopang kebutuhan buat pembaruan gagasan tindakan pengendalian serta taktik pendayagunaan TCT nantinya" tutur Trian Yunanda.

Disamping itu, Penasihat Menteri Kelautan serta Perikanan Bagian Sosial-Ekonomi Nimmi Zulbainarni menjelaskan pengendalian perikanan TCT yang akan datang harus menyertakan akademisi, usaha, government, serta community (ABGC) untuk menjawab beberapa rumor. Rumor itu salah satunya pembaruan data, pengaturan usaha penangkapan, pengaturan rumpon serta pendayagunaan kesempatan penangkapan ikan di ZEEI serta laut terlepas.

"Penataan yang dilaksanakan Pemerintah tentu saja untuk memperoleh faedah yang maksimal serta setimbang dari bagian ekonomi serta keberlanjutan sumberdaya TCT tersebut. Kesetimbangan ini tak perlu dipertentangkan lagi," papar Nimmi

Di lain sisi, Pembina Komisi Penopang Kebutuhan serta Diskusi Publik (KP2) KKP, Ali Mochtar Ngabalin mengutamakan proses diskusi publik buat tiap ketentuan atau ketetapan nasional yang dikeluarkan oleh KKP sangat penting.

"Pekerjaan ini adalah salah satunya tingkatan dalam pengaturan dasar yang nanti bisa menampung keperluan dari beberapa penopang kebutuhan buat merealisasikan pengendalian perikanan tuna yang berkepanjangan serta bertanggungjawab, baik dari sisi biologi, sosial, atau ekonomi.

Untuk info, sekitar 241 peserta dari golongan akademisi, aktor usaha, perkumpulan, dan perwakilan non-governmental organization (NGO) berperan serta dalam diskusi publik RPP TCT 2020-2024 yang dikerjakan dengan cara virtual difasilitasi oleh KP2KKP serta dimoderatori oleh Hendra Sugandi.

Tatap muka ini menangkap beberapa input serta referensi dari peserta diskusi publik. Diskusi publik menyetujui memerlukan tindak lanjut berbentuk pembaruan perancangan RPP TCT dilaksanakan dalam tatap muka tehnis selanjutnya supaya semua kebutuhan nasional terakomodasi secara baik serta RPP TCT ini betul-betul menjadi referensi pengendalian TCT untuk 5 tahun depan.

Dokumen RPP TCT adalah persetujuan di antara pemerintah serta beberapa penopang kebutuhan dalam pengendalian perikanan Tuna, Cakalang serta Tongkol di daerah pengendalian perikanan Indonesia s/d ke laut terlepas.

Tuna, cakalang serta tongkol atau TCT termasuk juga barisan ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish) serta/atau ikan yang terbatas antara atau ada baik di Zone Ekonomi Exclusive (ZEE) dari satu atau bisa lebih negara serta laut terlepas. Oleh karena itu sesuai UNCLOS 1982 pengendalian tuna harus dilaksanakan lewat kerja sama regional serta/atau internasional. Selama ini Indonesia terjebak dengan cara aktif di organisasi pengendalian tuna regional.